Segala informasi menarik, kami tayangin!

Jutaan Buruh Diklaim Bakal Mogok Kerja Masal Menentang Omnibus Law

699

Tayangin – Sebagaimana dilansir dari laman cnnindonesia.com bahwa Jutaan Buruh DiKlaim berpotensi melakukan Mogok Kerja Masal demi untuk Menentang Omnibus Law. Simak ulasan lengkap di bawah ini.

Sebanyak dua juta orang buruh di indonesia diklaim akan melakukan aksi mogok kerja massal jika Bapak Presiden Joko Widodo tetap akan memaksakan pengesahan terkait rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dua juta buruh yang siap mogok masal tersebut diklaim adalah anggota dari tiga serikat buruh besar di negara kita Indonesia.

Ada Tambahan satu juta buruh mogok masal bukan tidak mungkin akan terjadi jika serikat buruh yang lainnya juga ikut bergabung.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bapak Said Iqbal menyebut bahwa buruh memiliki kekuatan yang “istimewa” saat akan memprotes kebijakan tertentu, yaitu menghentikan sebuah proses produksi alias melakukan mogok kerja.

Menurut beliau, langkah tersebut sangat mungkin dapat ditempuh para buruh dalam melawan sebuah RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Jangan karena sebuah kerakusannya, yang akan memaksa para buruh melawan dengan keras. Tapi kami enggak akan memilih jalan tersebut (mogok kerja massal) seandainya social dialogue dikedepankan,” ujar Said Iqbal pada saat jumpa pers di sebuah Hotel Sari Pacific, Jakarta, pada hari Rabu (11/3).

Oleh karena itu maka Omnibus Law harus ditarik, rundingkan kembali dengan tripartit nasional, ungkapnya.

Pada Saat itu, Said Iqbal berbicara sebagai bagian dari organisasi Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Organisasi tersebut membawahi tiga konfederasi besar buruh yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyebutkan bahwa MPBI mewadahi sekitar dua juta orang buruh di indonesia. Jumlah tersebut tersebar di 300 kabupaten/kota di 30 provinsi. Serikat buruh yang lain menurutnya jika ingin bergabung anggotanya bisa mencari 1 juta orang buruh.

Kurang lebih dua jutaan untuk organisasi KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Serikat buruh lainnya jika digabung sekitar satu jutaan,” kata Elly kepada redaksi CNNIndonesia.com, pada hari Kamis (12/3).

Selain Organisasi MPBI, rencana mogok kerja juga disampaikan oleh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang mewadahi sebanyak 130.875 orang buruh.

Kami aksi-aksi yang dilakukan pada berbagai daerah juga mengarah untuk persiapan pemogokan umum bersama, begitu ucapan Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos kepada redaksi CNNIndonesia.com, pada hari Rabu (12/3) malam.

Mogok kerja merupakan hak bagi buruh untuk menyetop seluruh kegiatan produksi di salah satu perusahaan. Hak tersebut boleh dilakukan andai perundingan yang terkait pekerjaan gagal mencapai sebuah kesepakatan.

Hak mogok kerja telah diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak tersebut juga sudah dijamin oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional ILO Nomor 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan juga Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

Sebelumnya, sebanyak ribuan buruh yang tersebar di berbagai daerah melakukan demonstrasi menentang kebijakan Omnibus Law Ciptaker.

Di Provinsi Sumatera Selatan, ada sekitar 2.000-an buruh dari Federasi Serikat Buruh Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSB-RTMM) yang telah menggelar long march sejauh 3 kilometer dari pelataran Benteng Kuto Besak kemudian menuju Kantor Gubernur Sumsel dan juga Gedung DPRD Sumatera Selatan, pada hari Rabu (11/3).

Sekretaris FSB-RTMM Nanang Setyawan mengaku ada sekitar 20 ribu buruh yang tergabung didalam serikat kerja buruh tersebut. Pihaknya mengancam akan ikut menggelar unjuk rasa yang lebih besar apabila kebijakan Omnibus Law masih diberlakukan.

Kita menggela gelar aksi pada hari ini untuk menolak kebijakan Omnibus Law yang tidak berpihak kepada para buruh dan mengancam masa depan kami para buruh. Kalau pemerintah dan juga DPR masih memberlakukan [Omnibus Law] tersebut, seluruhnya sebanyak 20 ribu buruh akan turun ke jalan-jalan dan menentang kebijakan tersebut,”begitu ujar Nanang.

Para mahasiswa di Yogyakarta pun melakukan aksi penentangan terhadap Omnibus Law. (CNN Indonesia/Sut)

Nanang juga menjelaskan setidaknya adasebanyak sembilan poin yang akan menjadi kekhawatiran para buruh. Yakni yang pertama upah sektoral yang telah dihilangkan, pesangon yang dikurangi, PHK yang dipermudah, tenaga kerja asing (TKA) yang bisa bebas bekerja di Indonesia, serta tidak adanya sanksi pidana untuk sebuah perusahaan.

Poin-poin penting tersebut tentu sangat merugikan para pekerja buruh di indonesia. Perusahaan senantiasa akan semakin semena-mena menindas para buruh,” begitu ungkap Nanang.

Di Sidoarjo, ada ratusan buruh menggelar demonstrasi menolak kebijakan Omnibus Law cipta kerja dengan memblokade jalan raya dan juga melakukan aksi membakar kayu di perempatan jalan Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur, pada hari Rabu (11/3).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar seribuan orang yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menolak (Geram) bersama dengan gabungan mahasiswa juga mengelar sebuah aksi demonstrasi menentang kebijakan RUU Omnibus Law Ciptaker yang berlangsung depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar, pada hari Rabu (11/3).

Di Jambi juga ada ratusan buruh dari Aliansi Pekerja Buruh Provinsi Jambi yang juga menggelar unjuk rasa menyebut RUU kebijakan Omnibus Law akan mengancam hak-hak pekerja atau buruh di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memastikan pemerintah tetap akan membuka ruang dialog untuk memberi masukan kepada para buruh serta perbaikan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja meski draf telah masuk ke DPR.

Kami tentu menyadari kalau ada yang akan mengkritisi atau bahkan  mungkin akan menolak, kami harus terus banyak-banyak menjelaskan, dan hal ini yang kami lakukan,” kata Menaker, dikutip dari Antara.

Berkomentar dengan bijak
Simak Juga